Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah penyesuaian fiskal. Melalui kebijakan efisiensi yang terukur, setiap anggaran diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Meski pagu APBD mengalami penyesuaian dari Rp8,3 triliun pada 2025 menjadi Rp5,4 triliun pada 2026, fokus pembangunan tetap diprioritaskan pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, melainkan memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
