Rabu, 15 Juli 2026, Ruang Rapat Dinas Kehutanan Prov. Kalteng.
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis tidak hanya bertujuan mengembalikan tutupan hutan, tetapi juga membangun keseimbangan antara kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan budaya lokal. Melalui penerapan model agroforestry, pengelolaan kawasan hutan dilakukan secara terpadu dengan memadukan tanaman kehutanan, tanaman pertanian, serta komoditas bernilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan produktivitas lahan tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya.
Sebagai salah satu upaya nyata dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, Universitas Palangka Raya (UPR) bersama WWF Kalimantan Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Model Agroforestry untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis. Dokumen ini diharapkan menjadi referensi dalam pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan yang adaptif, produktif, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar hutan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Agustan Saining, S.Hut., M.Si., menyampaikan bahwa rehabilitasi hutan harus dilakukan melalui pendekatan yang mampu menjawab tantangan lingkungan sekaligus kebutuhan masyarakat.
“Agroforestry merupakan solusi yang mampu mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, hutan dapat dipulihkan, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.”
Beliau juga menegaskan bahwa kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
“Keberhasilan rehabilitasi tidak dapat dilakukan sendiri. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga konservasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan hutan Kalimantan Tengah yang lestari dan berkelanjutan.”
Lebih lanjut, Kadishut Kalteng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penerapan agroforestry sebagai bagian dari pembangunan kehutanan yang berorientasi pada masa depan.
