46 Penyuluh Kehutanan PNS Terima Penugasan Wilayah Kerja Penyuluhan

09 Maret 2017 10:51

46 Penyuluh Kehutanan PNS Terima Penugasan Wilayah Kerja Penyuluhan
Palangka Raya. Sebanyak 46 Penyuluh Kehutanan PNS ditetapkan wilayah penugasannya di Kabupaten/Kota melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Ir. Saptawartono, MP di ruang kerjanya (Rabu, 8/3/2017).

Penetapan ini dimaksudkan untuk memberdayakan tenaga fungsional tertentu bidang kehutanan dalam memenuhi angka kredit sebagaimana Keputusan MENPAN&RB Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, juga untuk mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan dalam perhutanan sosial.

Peran penyuluh kehutanan dalam perhutanan sosial, diamanahkan dalam PERMENLHK Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, yaitu :

  1. Membantu Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau Rencana Kerja Usaha pemegang IUPHKm dan IUPHHK-HTR atau penyusun naskah kesepakatan kerja sama atau penyusun pemanfaatan pengetahuan tradisional.
  2. Pengesahan Rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja usaha dalam hal areal kerja HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berada dalam satu desa.
  3. Membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar.
Lebih lanjut dijelaskan, penyuluh yang ditugaskan adalah PNS yang sebelumnya bertugas di Kabupaten/Kota yang karena UU No. 23 Tahun 2014 statusnya beralih menjadi pegawai provinsi. Umumnya ditempatkan kembali ke daerah asal untuk kesinambungan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH), namun ada pula yang ditugaskan ke kabupaten lain untuk mengisi kekosongan misalnya Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Murung Raya dan  Barito Selatan.
 

Rincian Penetapan Wilayah Kerja Penugasan Penyuluh Kehutanan

No

Kabupaten/Kota

Jumlah Penyuluh

(orang)

1.

Murung Raya

1

2.

Barito Utara

4

3.

Barito Timur

4

4.

Barito Selatan

1

5.

Kapuas

10

6.

Pulang Pisau

6

7.

Palangka Raya

1

8.

Gunung Mas

2

9.

Katingan

2

10.

Kotawaringin Timur

2

11.

Kotawaringin Barat

3

12.

Lamandau

7

13.

Sukamara

3

 
Penyuluh-penyuluh ini sebelumnya telah diberikan pembekalan melalui Pembinaan Penyuluh pada tanggal 22 s/d 24 Pebruari 2017 di Hotel Neo - Palangka Raya dan ke depan akan terus ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat-diklat teknis, juga secara bertahap diupayakan untuk dilengkapi sarana prasarananya.

Sementara untuk menunjang kegiatan, pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) melalui anggaran Dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Kehutanan berharap ditetapkannya penugasan ini, dapat menjadi penyambung informasi kepada pelaku utama (masyarakat) dan pelaku usaha bidang kehutanan hingga tingkat tapak di dalam dan sekitar hutan. Menjadi penyuluh yang baik dan menjaga integritas sebagai ujung tombak pemerintah dalam mewartakan program-program kehutanan, menjadi fasilitator masyarakat dalam mengakses pengelolaan hutan. Pada akhirnya, keberadaan penyuluh kehutanan ini sebagai bentuk perwakilan kehadiran negara di tengah masyarakat desa hutan. (red)
Alamat: Jl.Imam Bonjol No 1A, Palangka Raya
Telp: (0536)3221834
Email: dishut.kalteng.prov@gmail.com