KEGIATAN PEMBINAAN PENYULUH KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017

24 Maret 2017

KEGIATAN PEMBINAAN PENYULUH KEHUTANAN  PROVINSI KALIMANTAN TENGAH   TAHUN 2017
Palangka Raya, 24 Pebruari 2017 – Adanya perubahan kelembagaan penyuluhan kehutanan di daerah pasca UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada institusi pelaksana, peralihan status kepegawaian, sarana dan prasaran serta pembiayaan. Demikian pula dari sisi teknis, peran penyuluh kehutanan semakin penting dalam mendukung perhutanan sosial dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan  dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat. Melihat perkembangan ini, sosialisasi kebijakan sangat diperlukan.
 
Dalam rangka memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan, Pusat Penyuluhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Penyuluh Kehutanan. Acara yang diikuti oleh 30 orang penyuluh kehutanan yang berasal dari Kabupaten Barito Utara, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, Gunung Mas, Kotawaringin Barat dan Sukamara serta BKSDA Kalteng ini diselenggarakan di Hotel Neo Palangka Raya.

 
Kegiatan yang diadakan selama 3 hari sejak 22 Pebruari sampai dengan 24 Pebruari 2017 diisi beberapa kegiatan dan dirangkai kunjungan lapangan ke Kabupaten Pulang Pisau. Dibuka pada pukul 13.30 WIB oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana, lalu dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ir. Sipet Hermanto.
 
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan menjelaskan UU No. 23 tahun 2014 mengamanatkan urusan penyuluhan kehutanan menjadi urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, maka terjadi perubahan kelembagaan pelaksana penyuluhan kehutanan dari kabupaten ke provinsi sehingga status penyuluh kehutanan kabupaten sebanyak 46 orang dialihkan menjadi pegawai Pemerintah Provinsi.  Pada tingkat provinsi, melalui Perda No. 4 tahun 2015, Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Prov. Kalteng yang sebelumnya mengkoordinir penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat provinsi berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan (tipe B) tanpa tupoksi penyuluhan. Fungsi penyuluhan kehutanan melekat pada instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Pergub Kalteng No. 52 tahun 2016. 
 
Adanya perubahan kelembagaan ini, menurut Kepala Dinas tidak serta merta merubah tugas pokok dan fungsi penyuluh kehutanan di kabupaten/kecamatan/desa-desa di dalam dan sekitar hutan. Bahkan tantangan ke depan akan semakin berat, terkait dengan pencapaian target perluasan akses kelola masyarakat sesuai RPJMN 2015-2019 melalui perhutanan sosial secara nasional yaitu seluas ± 12,5 juta hektar dan untuk Kalteng seluas ± 1,5 juta hektar dalam bentuk HTR, HKm, Hutan Desa dan kemitraan. Pencegahan bencana kabut asap tahun 2017, teridentifikasinya desa-desa di dalam kawasan hutan yang dapat berpotensi konflik tenurial, pengembangan komoditas usaha kehutanan ditengah gencarnya investasi non kehutanan, rentang kendali pengawasan semakin jauh akibat likuidasi Dinas Kehutanan Kabupaten dan belum terbentuknya kelembagaan 33 KPH, sebaran penyuluh yang tidak merata dari 48 orang penyuluh terdapat 5 kabupaten yang belum ada penyuluhnya. 
 
Acara pembukaan yang dihadiri oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan  dan para Kepala UPT Kementerian LHK di Palangkara Raya yaitu BPKH wilayah XXI, BPHP Wilayah X, BPDAS HL Kahayan, BKSDA Kalimantan Tengah, BTN Sebangau diakhiri dengan menyanyikan lagu padamu negeri dan foto bersama, dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dan diskusi.



Pemaparan materi dipandu oleh Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Saptawartono, MP. Sesi pertama oleh Kepala Pusat Penyuluhan, Dra. Siti Aini Hanum, MA berjudul "Optimalisasi Peran Penyuluh Kehutanan Dalam Pencapaian Prioritas Nasional Sektor LHK", kemudian dilanjutkan dengan materi "Monev Distribusi PK di Kalimantan Tengah" oleh Kepala Bidang Ketenagaan Pusluh Ir. Anton Suhartono. Pada sesi ini, Kapusluh secara umum mengingatkan kembali mengenai prioritas nasional revolusi mental, antar kelompok dan pendapatan, desa dan kawasan pedesan. Perubahan kelembagaan penyuluhan di daerah pasca UU No. 23 tahun 2014 beserta kondisi aktual penyuluh kehutanan. Lebih lanjut diingatkan peran penyuluh dalam perhutanan sosial yaitu membantu penyusunan dan pengesahan RPHD/RKUIUPHHK-HTR/HKm dan RKT-nya, membantu pemerintah dalam fasilitasi sejak usulan sampai operasionalnya.
 

Hari Kedua

Pada sesi kedua, Kepala Bidang Ketenagaan Ir. Anton Suhartono menitik beratkan pada evaluasi progres pendampingan penyuluh pada masing-masing Kelompok Tani Hutan pada areal Peta Indikatif Perhutanan Sosial. Umumnya belum berjalan optimal, bahkan terungkap beberapa hambatan yang dihadapi penyuluh antara lain perlunya peningkatan kapasitas melalui diklat pemetaan sederhana, kesulitan penyuluh mengakses peta PIAPS serta keluhan masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut.
 
Pada hari kedua, peserta diberikan materi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Pasca Izin dari Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat serta materi tentang Mekanisme dalam Mengakses Perhutanan Sosial dari Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan. Pada sesi ini, peserta sekaligus diberikan materi mengenai tata cara penyusunan dan penilaian RPHD, RKUIUPHHK-HTR, RKIUPHKm serta Rencana Kerja Tahunannya.
 
Sebagai rangkaian kegiatan pembinaan penyuluh di Kalimantan Tengah, pada tanggal 23 Pebruari 2017 dilaksanakan kunjungan lapangan oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan jajaran beserta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ke wilayah Kabupaten Pulang Pusau tepatnya di Desa Gandang Barat Kecamatan Maliku dan Desa Buntoi di Kecamatan Kahayan Hilir. Lokasi kunjungan ini dipilih dengan pertimbangan keberadaan HTR yang dicanangkan sebagai model kolaborasi HTR dengan industri pengolahan kayu oleh Presiden Joko Widodo tanggal 20 Desember 2016.

 
Pada kunjungan kerja tersebut, dilakukan pertemuan dengan Kelompok Tani Hutan pemegang IUPHHK-HTR, Kepala Desa Gandang Barat, Camat Maliku dan Asisten 2 Setda Pulang Pisau. Kunjungan serupa di Desa Buntoi juga dihadiri oleh Kelompok Tani Hutan dan Kepala Desa Buntoi.

 
Informasi dari masyarakat Desa Gandang Barat bahwa pasca kunjungan kerja Presiden ke Pulang Pisau tahun lalu, masyarakat antusias untuk menanam Sengon. Permasalahan utama yang diungkapkan yaitu kegiatan HTR seluas 274 ha dengan 177 KK belum operasional akibat belum adanya Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan serta masih kurangnya pengetahuan tentang budidaya tanaman sengon di lahan gambut. Informasi lain, bahwa di Desa Gandang Barat banyak terdapat lahan tidur sejak tahun 1981 yang merupakan tanah milik transmigrasi yang dimusim kemarau rawan terjadi kebakaran. Terhadap lahan tidur milik masyarakat tersebut, disarankan agar dapat dikelola dengan ditanami Sengon, dengan pola Hutan Rakyat. Permasalahan serupa diungkapkan masyarakat Desa Buntoi terkait belum operasionalnya HTR seluas 236 ha di wilayahnya.
 
 
Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Penyuluhan berjanji akan memfasilitasi kenaikan kelas Kelompok Tani Hutan dari Pertama menjadi Madya serta pemberian fasilitas Pos Penyuluhan Kehutanan Desa (POSLUHUTDES) pada kedua desa tersebut.

 
Terkait dengan penanaman Sengon pada lahan tidur, menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung dan memberikan apresiasi karena menjadi bahan baku kayu dalam rangka keberadan Industri Pengolahan Kayu Terpadu di Pulang Pisau yang saat ini dalam proses pembangunan. Untuk itu lanjut Kepala Dinas, masyarakat diminta melalui aparat desa untuk mendata lahan tidur yang dimiliki masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam alokasi bibit dari pemerintah. Dilain pihak Asisten 2 Setda Kabupaten Pulang Pisau Drs. Tiswanda mengungkapkan bahwa salah satu kendala belum operasionalnya HTR di wilayah itu adalah MoU antara Badan Layanan Umum Pembiayaan Hutan dengan Penjamin (Naga Buana) belum disepakati terkait jaminan pembiayaan. Selain itu meminta masyarakat agar lahan-lahan tidur dapat ditanami Sengon dan mengharapkan kehadiran penyuluh kehutanan di lapangan.

 
Rangkaian acara pembinaan penyuluh Kehutanan di Kalimantan Tengah diakhiri pada tanggal 24 Pebruari 2017 berupa pengarahan oleh Kepala Bidang Ketenagaan Pusat Penyuluhan kepada seluruh peserta. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat meningkatan pemahaman dan kapasitas penyuluh kehutanan dalam menyukseskan program pembangunan kehutanan.
 
 
KEPALA BIDANG PENYULUHAN,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN ADAT,



 
Ir. SAPTAWARTONO, MP
 
Alamat: Jl.Imam Bonjol No 1A, Palangka Raya
Telp: (0536)3221834
Email: dishut.kalteng.prov@gmail.com